HAK ATAS TANAH ADAT: GERAKAN MASYARAKAT ADAT PANDUMAAN-SIPATUHUTA SELAMA ERA REFORMASI

Lasron P. Sinurat

Abstract


Masa reformasi ditandai dengan munculnya berbagai gerakan sosial baru di Indonesia, salah satunya adalah gerakan masyarakat adat. Artikel ini akan membahas mengenai gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang berhasil mempertahankan tanah adatnya, serta menjelaskan strategi perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat dari pemerintah. Tumpang tindih atas kepemilikan tanah adat dengan kawasan hutan negara mengakibatkan konflik antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) pada tahun 2009. Masyarakat menolak tanah adatnya ditunjuk sebagai wilayah areal konsesi PT. TPL karena perusahaan menebangi pohon kemenyan milik masyarakat. Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menggunakan identitas budaya masyarakat Batak Toba sebagai alat perjuangannya. Perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta atas tanah adatnya tidak terlepas dari berbagai kekerasan dan intimidasi dari berbagai pihak. Bahkan, sejumlah tokoh yang terlibat dalam konflik tersebut ditangkap dan dipenjara oleh aparat kepolisian. Pada akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan dan mengeluarkan tanah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT. TPL. Pada awal tahun 2019, tanah adat tersebut disahkan sebagai hutan adat milik masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta oleh Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dan tahapan kerja ilmu sejarah.

Keywords


masyarakat adat, konflik, tanah adat, pengakuan dan penetapan, identitas budaya batak toba.

Full Text:

PDF

References


Acciaioli, Greg. 2010. “Dari Pengakuan Menuju Pelaksaan Kedaulatan Adat : Konseptualisasi-ulang Ruang Lingkup dan Signifikansi Masyarakat Adat dalam Indonesia Kontemporer”. Dalam Adat dalam Politik Indonesia, 323-346.

Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipatuhata Selama Era Reformasi – Lasron P. Sinurat| 497

Editor Jamie S. Davidson, dkk. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Afiff, Suraya dan Celia Lowe. Claiming Indiginious Community : Political Discourse and Natural Resource Rights in Indonesia. Alternative : Global, Local, Political, Vol. 32, No. 1, The Political Economy of Development in Indigenous Communities (January-Maret 2007) Sage Publication : 73-97. Available : https://www.jstor.org/stable/40645203.

D’Andrea, Claudia. 2013. Kopi, Adat, dan Moral : Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah. Yogyakarta : Tanah Air Beta.

Manalu, Dimpos. 2009. Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik : Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak VS PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara. Yogyakarta : UGM Press.

Mongabay.co.id. “Ratusan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Siap ke Polres Humbang Hasundutan”. 26 September 2012.

Mongabay.co.id. “Perda Pengakuan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Ketok Palu”, 20 February 2019.

Mongabay.co.id. “Warga Pandumaan-Sipituhuta Bersiap Hijaukan Kembali Hutan Adat Mereka”, 5 Juni 2019.

Setkab.go.id. “Serahkan Sembilan Surat Pengakuan Hutan Adat, Presiden Jokowi : Pertahankan Fungsi Konservasi, Jangan Diperjualbelikan”. 30 Desember 2016.

Siagian, Saurlin dan Trisna Harahap. 2016. “Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan”. Dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, 3-18. Editor Eko Cahyono, dkk. Jakarta : Komnas HAM.

Silaen, Viktor. 2006. Gerakan Sosial Baru : Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir. Yogyakarta : IRE Press.

Silalahi, Masron Delima. 2015. “Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi Dan Hak-Hak Adat Studi Di Desa Pandumaan Dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan-Sumatera Utara”. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id.

Simanjuntak, Suryati. 2016. “Merampas Haminjon, Merampas Hidup: Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari”. Dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, 19-52. Editor Eko Cahyono, dkk. Jakarta : Komnas HAM.

Situmorang, Sitor. (2009). Toba Na Sae : Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX. Jakarta : Komunitas Bambu.

Soeara Rakyat. “Pemerintah dan Pt. TPL : Membunuh Kami Pelan-Pelan”. Edisi 36/Desember/IX/2012.

Tauchid, Mochammad. 2009. Masalah Agraria : Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta : STPN Press.

Tim Ahli Badan Arkeologi Medan. 2013. Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Vergouwen, J.C, 2004. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta : Pelangi Aksara.

Widowati, Dyah Ayu. dkk. 2015. “Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan”. Dalam Asas-Asas Keagrariaan Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia, 417-524. Editor Ahmad Nashih Luthfi. Yogyakarta : STPN Press.




DOI: http://dx.doi.org/10.31969/alq.v25i3.784

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

Indexed by :