PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DI KUA PASCA PP 48 TAHUN 2014 PADA KUA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

marpuah marpuah

Abstract


Pelayanan pencatatan nikah merupakan salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang dilakukan melalui pendekatan sistemik. Hal itu penting mengingat persoalan gratifikasi KUA dan maraknya pelaksanaan nikah sirri di tengah masyarakat akhir-akhir ini menjadikan Kemenag, khususnya Ditjen Bimas Islam harus melaksanakan berbagai upaya menyelesaikan persoalan ini.KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kemaslahatan umum.Khususnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi keluarga Muslim terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan. Selain melayani proses administrasi perkawinan, kerja KUA juga berhubungan langsung dan bahkan hidup bersama dengan tradisi dan norma masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Bagaimana Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca berlakunya PP 48 tahun 2014 berdasarkan tipologi A, B, C,D1. Apa factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah di KUA. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa standar pelayanan pencatatan nikah di KUA Pasca PP 48 tahun 2014 meliputi 6 indikator : a). Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan.b). Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian. c). Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. d). Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. e). Sarana dan prasarana, yang memadai. f). Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.Faktor kendalanya :Terbatasnya jumlah ruangan dan SDM yang ada di KUA.


Keywords


Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA , Pasca Berlakunya PP 48 Tahun 2014, Kabupaten lampung Selatan

Full Text:

PDF

References


A.S. Moenir. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Jakarta: Pembaruan Aksara Danim, Sudarwan.

Alfabeta Tanzeh, Ahmad 2009. Metode Penelitian Administrasi Bandung

Abdullah, Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani PressJakarta

Al Munawar, Husin, Said Agil. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, PenamadaniJakarta

Bisri, Cik Hasan 2003.Peradilan Agama di Indonesia, Raja Grafindo PersadaJakarta

Djazuli, A 1991. Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar, Orba Sakti,Bandung

Hasan, KN, Sofyan 1994. Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha NasionalSurabaya

H. Hadari 2002. Instrumen Penelitian Bidang Sosial,Gava Media Nawawi Yogyakarta

Kuntowijoyo 1991.Paradigma Islam, MizanBandung.

Lukito, Ratno 1998. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, INISJakarta.

Lilian Poltak, 2008.Manajemen Pelayanan: Pustaka Pelajar Sinambela, Yogyakarta

Moleong, Lexy, J. 2007. Transformasi Pelayanan Publik Pembaruan Jakarta.

Mubarok, Jaih 2000. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Remaja Rosdakarya,Bandung

Napitupulu, Paimin 2007.Metodologi Penelitian Kualitatif PT. Remaja Rosda Karya Bandung

Sugiyono 2010.Reformasi Pelayanan Publik,Teori, Kebijkan, dan Implementasi PT. Bumi Aksara Jakarta

Sismono 1991.Sejarah dan Amal Bakti Departemen Agama Republik Indonesia, Bina SiswaBandung

Syarifuddin, Amir 2002. Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, Ciputat PressJakarta

Sumber Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewajiban PPN

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2013. BPS Kabupaten Lampung Selatan. 2013. p. 43. ISSN 0215-4072.

Sumber Website :

http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wajah-baru-layanan-kua-pasca-terbitnya-pp-48-tahun-2014#sthash.w2chpbJA.dpuf

http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=173515 http://www.tempo.co/read/news/2013/12/05/058535032/Forum-KUA-Jatim-Hadiri-Sidang

http://lampungpost.com/ruwa-jurai/20048-lambang-daerah-2012-logo-baru-lamsel-terpajang-di-randis.html




DOI: http://dx.doi.org/10.31969/alq.v24i2.546

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :